Advertisement
Busurteliksandi.com - Transparansi merupakan fondasi utama dalam setiap pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang negara. Publik bukan hanya berhak menikmati hasil pembangunan, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan. Ketika keterbukaan mulai memudar, ruang bagi pertanyaan publik pun semakin melebar.
Temuan Tim Media bersama Tim Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) saat melakukan konfirmasi di lokasi produksi precast FC 20 Pastrak, Desa Suka Maju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, pada 20 Juli 2026, menjadi potret yang patut mendapat perhatian serius. Bukan semata karena adanya dugaan pelanggaran, melainkan karena munculnya sejumlah informasi yang saling bertolak belakang serta minimnya transparansi yang semestinya menjadi standar dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Hal pertama yang memantik pertanyaan adalah tidak ditemukannya papan informasi kegiatan di lokasi produksi. Padahal, papan informasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui identitas pekerjaan, pelaksana, serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Ketika dikonfirmasi, perwakilan PT Jaya Etika Teknik (JET), melalui petugas K3 Dendi dan Humas Ali, justru menyampaikan bahwa papan informasi tersebut tidak perlu dipasang. Pernyataan ini kemudian berbeda dengan keterangan Heru, yang mengaku sebagai bagian dari Quality Control PT General Intraco Makmur (GIM). Menurutnya, secara prinsip, kelengkapan administrasi beserta papan informasi memang seharusnya tersedia di lokasi pekerjaan.
Perbedaan pandangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Ia mencerminkan adanya ketidaksamaan pemahaman mengenai standar pelaksanaan proyek, atau bahkan berpotensi menunjukkan lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat. Dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, inkonsistensi semacam ini tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan sepele.
Pertanyaan lain muncul ketika pembahasan beralih pada penggunaan bahan bakar minyak untuk operasional alat berat. Keterangan bahwa excavator menggunakan stok lama solar yang diambil dari tangki mobil selama kurang lebih delapan hari operasional tentu memunculkan ruang tafsir mengenai asal-usul bahan bakar tersebut. Dugaan penggunaan solar bersubsidi dalam aktivitas proyek pun mengemuka.
Namun demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Tanpa dokumen pendukung maupun penjelasan resmi dari pihak perusahaan dan instansi terkait, kesimpulan apa pun akan menjadi prematur. Karena itu, klarifikasi yang terbuka dan berbasis data menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan.
Tidak berhenti di situ, perbedaan informasi mengenai perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi juga menambah daftar pertanyaan. Di satu sisi disebutkan bahwa kegiatan melibatkan lebih dari satu perusahaan, yakni PT Jaya Etika Teknik dan PT General Intraco Makmur. Di sisi lain, seorang operator yang disebut oleh pihak perusahaan justru mengaku bekerja di bawah PT Jaya Etika Teknik.
Kontradiksi semacam ini memang belum membuktikan adanya pelanggaran. Namun, dalam perspektif tata kelola proyek, inkonsistensi informasi merupakan indikator bahwa mekanisme pengawasan dan komunikasi internal layak dievaluasi. Semakin banyak informasi yang tidak sinkron, semakin besar pula ruang spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat pengawas dan penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, media memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa setiap proyek publik harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, maka penjelasan yang transparan justru akan menjadi cara paling efektif untuk mengakhiri berbagai dugaan yang berkembang. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun pengawasan, langkah pembenahan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas beton precast yang sedang diproduksi, melainkan juga kualitas tata kelola proyek itu sendiri. Sebab, setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan dapat diuji oleh publik. Transparansi bukan ancaman bagi pelaksana proyek, melainkan benteng utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.
(Tim)
