Advertisement
Busurteliksandi.com — Masa depan pertanian tidak cukup dibicarakan dari balik meja. Ia harus dirumuskan dari pengalaman petani, dibaca dari kondisi lahan, serta diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya di tingkat lapangan.
Semangat tersebut mengemuka dalam Rembuk Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pringsewu yang digelar di kediaman Ketua KTNA Kecamatan Ambarawa, Mas Ponidii, Pekon Ambarawa, Kamis (1/10/2026).
Rembuk tersebut dihadiri Ketua KTNA Kabupaten Pringsewu Mas Kusnadi,S.T., bersama jajaran pengurus, seluruh ketua KTNA kecamatan se-Kabupaten Pringsewu, serta jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu yang diwakili Kabid Penyuluhan BPK Djoko Prabowo,S.P.,M.E.P.
Forum berlangsung dalam suasana dialog dan pertukaran pandangan mengenai kondisi pertanian Pringsewu, termasuk peluang penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang tengah didorong Kementerian Pertanian.
Secara nasional, PM-AAS merupakan model intensifikasi pertanian yang menggabungkan efisiensi sumber daya, mekanisasi, pola tanam rapat, teknologi adaptif, dan pengelolaan budidaya secara lebih terpadu. Kementerian Pertanian menyebut pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya dan kebutuhan tenaga kerja.
Namun, bagi petani di daerah, persoalannya tidak sesederhana memindahkan sebuah teknologi dari satu lahan ke lahan lainnya.
Teknologi harus terlebih dahulu berkompromi dengan kondisi tanah, ketersediaan air, karakter petani, luas lahan, tenaga kerja, akses sarana produksi hingga kepastian pasar.
KTNA: Modernisasi Jangan Berhenti pada Program
Ketua KTNA Kabupaten Pringsewu, Mas Kusnadi,S.T., dalam forum tersebut menempatkan KTNA sebagai bagian penting dalam menjembatani kepentingan petani dengan pemerintah.
Pembahasan tidak hanya menyentuh bagaimana meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana memastikan setiap program pertanian dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, KTNA memandang PM-AAS sebagai peluang yang perlu disupport dan dikawal bersama, bukan sekadar program yang berhenti pada sosialisasi.
“Petani membutuhkan program yang bisa menjawab persoalan nyata di lapangan. Modernisasi pertanian tentu penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, kemampuan petani, ketersediaan sarana produksi, air, mekanisasi, sampai dengan pemasaran hasil pertanian.”
Hal tersebut penting karena data pemerintah Kabupaten Pringsewu menunjukkan sektor pertanian masih memiliki basis yang cukup besar. Data pertanian daerah yang terakhir tersedia mencatat luas tanam padi tahun 2026 sebesar 12.000 hektare. Data tersebut bersumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.
Angka itu sekaligus menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan pertanian Pringsewu bukan perkara kecil. Di balik luas lahan tersebut terdapat petani, keluarga petani, tenaga kerja, rantai distribusi dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan sektor pertanian.
Dinas Pertanian: Program Harus Diterjemahkan di Lapangan
Sementara itu, kehadiran Kabid Penyuluhan BPK Djoko Prabowo,S.P.,M.E.P., bersama jajaran Dinas Pertanian memperlihatkan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan kelompok tani.
Penyuluh tidak hanya dituntut menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjadi mata dan telinga pemerintah untuk membaca persoalan yang dihadapi petani.
Dalam pembahasan PM-AAS, aspek tersebut menjadi penting. Sebab, dokumen teknis Kementerian Pertanian menempatkan pertanian modern sebagai sistem yang memadukan teknologi, mekanisasi, efisiensi dan pengelolaan budidaya sesuai karakteristik wilayah.
“Program pertanian harus dipahami dan diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Penyuluh memiliki peran penting dalam mendampingi petani agar teknologi maupun metode baru dapat dipahami, diuji dan diterapkan secara tepat, sehingga program tidak hanya bagus secara konsep tetapi juga memberikan manfaat bagi petani.”
Suara KTNA Kecamatan: Jangan Hanya Mengejar Produksi
Rembuk KTNA menjadi menarik karena seluruh ketua KTNA kecamatan se-Kabupaten Pringsewu hadir membawa perspektif wilayah masing-masing.
Harapan yang berkembang pada dasarnya bermuara pada satu hal: petani jangan hanya ditempatkan sebagai objek program, tetapi harus menjadi subjek dalam menentukan arah pembangunan pertanian.
Modernisasi pertanian perlu dibarengi dengan perhatian terhadap persoalan klasik yang masih dihadapi petani, seperti ketersediaan air, sarana produksi, pupuk, alat dan mesin pertanian, biaya produksi, tenaga kerja, akses teknologi, harga hasil panen dan kepastian pasar.
Di sinilah nilai strategis rembuk KTNA menjadi terlihat.
Sebab, program yang dirancang dari atas membutuhkan suara dari bawah agar tidak kehilangan konteks. Sebaliknya, aspirasi dari bawah membutuhkan pemerintah agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur.
PM-AAS: Antara Harapan dan Tantangan
Kementerian Pertanian sendiri menyebut PM-AAS sebagai pendekatan untuk meningkatkan produktivitas padi melalui intensifikasi pada lahan yang sudah ada. Dalam salah satu penjelasan Kementan, sistem tersebut mencakup tanam benih langsung, pola tanam jajar legowo serta penerapan mekanisasi secara bertahap.
Artinya, PM-AAS menawarkan paradigma bahwa peningkatan produksi tidak selalu harus bergantung pada perluasan lahan.
Tetapi di tingkat daerah, keberhasilan program tetap akan sangat ditentukan oleh kesiapan petani dan ekosistem pertanian setempat.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar “apakah PM-AAS bagus?”
Pertanyaan yang jauh lebih substantif adalah:
Apakah PM-AAS cocok dengan kondisi pertanian Pringsewu, bagaimana model penerapannya, siapa yang mendampingi, bagaimana pembiayaannya, dan sejauh mana hasilnya dapat diukur oleh petani?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya terus dibawa dalam ruang rembuk antara KTNA, penyuluh dan pemerintah daerah.
Harapan Bersama: Pertanian Pringsewu Harus Naik Kelas
Para ketua KTNA kecamatan diharapkan dapat terus menyuarakan kondisi riil petani di wilayah masing-masing, sehingga kebijakan pertanian Kabupaten Pringsewu tidak hanya bertumpu pada angka produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pelaku utamanya.
Petani membutuhkan produktivitas yang meningkat, tetapi pada saat bersamaan mereka juga membutuhkan biaya produksi yang terkendali, akses teknologi, pendampingan, kepastian pasar dan harga yang memberikan ruang keuntungan yang layak.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa banyak program diluncurkan atau berapa hektare lahan disentuh program.
Ukuran paling sederhana adalah: apakah kehidupan petani menjadi lebih baik setelah program tersebut berjalan.
Rembuk KTNA di Ambarawa menjadi salah satu ruang untuk membicarakan pertanyaan tersebut.
Dan jika dialog seperti ini mampu dijaga secara rutin, terbuka dan berbasis data, maka modernisasi pertanian tidak akan berhenti sebagai jargon kebijakan. Ia dapat tumbuh menjadi proses bersama—antara pemerintah, penyuluh, KTNA dan petani—untuk membawa pertanian Pringsewu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan pada realitas di sawah.
(Redaksi)
